POSTER " MULUTMU HARIMAUMU"

Workplan poster "MULUTMU HARIMAUMU"

1.      Untuk apa menyampaikan pesan ?

Jawaban: poster yang saya telah buat apa maksud dari poster ini adalah menunjukan gambar mulut dan harimau karna dari filosofinya sendiri banyak beberapa orang-orang di dunia terutama di indonesia jika berbicara tidak perah dipikirkan terlebih dahulu apakah yang dibicarakan itu membuat orang lain sakit hati atau tidak. dan terkadang kita malu untuk mengakui sesuatu (munafik) tetapi ternyata apa yang kita rasakan ternyata itu adalah sebaliknya.

2.      Siapa target audience dan seperti apa perilakunya ?

Jawaban: Remaja dan orang tua.

3.      Bagaimana cara menyampaikan pesan ?

Jawaban: Cara menyampaikan pesan, salah satunya dengan cara poster ini. Selain

itu juga sosialisasi lewat daring seperti media sosial.

4.      Harapan apa setelah pesan disampaikan ?

Jawaban:  semoga poster yang saya buat dapat menyadarkan remaja dan orang tua yang agar ketika berbicara lebih dijaga, lebih perhatikan danmenjaga perasaan orang lain, kerena ucapan mu  bisa jadi itu adalah boomerang untung kita.

KARTU IDENTITAS

 ini adalah salah satu kartu identitas saya ada tampak depan dan tampak belakang di perusahaan  " UN CORPORATE"

event " yummy culinery sensation"

Kasus johnson & johnson " tylenol"

NAMA                    : Nurul Mukhlisa

NIM                        : 44214010010

MATA KULIAH     : Produksi Media Public Relations Cetak

SOAL UTS :

1.      Sebutkan  suatu kasus yang merupakan  fenomena di bidang kehumasan!

2.      Buatlah pemetaan tentang target komunikan yang akan menjadi  target komunikasi!

3.      Susunlah strategi yang akan dilakukan untuk menjelaskan  kasus tersebut?

4.      Media cetak apa saja yang akan digunakan, seperti  apa rubrikasinya dan sebutkan alasanya memilih media cetak

JAWABAN !

1.      Study Kasus :

         Sabotase produk Johnson & Johnson “Tylenol” di Amerika Serikat, seperti krisis yang pernah dialami oleh perusahaan Johnson & Johnson pada tahun 1982, di Chicago Amerika Serikat. Dengan munculnya kasus terorisme di Amerika yaitu sabotase produk “Tylenol” yang diberi campuran racun, hingga menyebabkan sebanyak 7 (tujuh) orang tewas, dan dikhawatirkan 100 juta penduduk Amerika akan mengalami kejadian yang serupa. Keputusan penting dari bidang PR dengan sigap dan dukungan penuh dari manajemen perusahaan, adalah dengan beker jasama dengan media secara baik. Selama krisis berlangsung, setiap keputusan PR didasarkan pada prinsip tanggung jawab bisnis sosial, yang mana membuat peran PR menjadi sangat efektif. Dalam perusahaan Johnson & Johnson, Lawrence G. Foster selaku wakil Presiden PR, yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan dan CEO, segera membentuk komite strategi untuk menangani kasus tersebut. Komite tersebut berupaya untuk membuat keputusan-keputusan penting, mulai dari strategi advertising, wawancara TV, dan merencanakan penjualan kembali produk “Tylenol” dengan kemasan baru yang tahan rusak. Hasil yang didapatkan dari jejak pendapat mengenai kasus “Tylenol” tersebut menunjukkan bahwa 90 % warga Amerika tidak menyalahkan perusahaan, 79 % mengetakan akan menggunakan produk “Tylenol” kembali.

Contoh kasus diatas menggambarkan bahwa PR adalah dasar dari bisnis dan keputusan PR berhubungan erat dengan praktik bisnis yang sehat dan filosofi tanggung jawab sosial perusahaan.

2.      target komunikan yang akan menjadi  target komunikasi?

·         Manajemen selama masa krisis tetap membuka saluran

komunikasi yang intensif dengan media massa. Pada intinya pihak Johnson

& Johnson melakukan pemulihan citra dengan memanfaatkan pemberitaan media massa secara efektif.

·         Konsumen

·         saluran TV dalam berbagai kesempatan untuk menjelaskan secara gamblang dan terbuka mengenai kejadian tersebut.

3.      Strategi yang akan dilakukan.

Aktivitas PR yang sangat penting dalam manajemen isu yaitu bagaimana agar isu tidak berkembang menjadi krisis dan untuk mepertahankan citra positif perusahaan. Isu merupakan suatu percobaan atau kejadian yang mungkin akan menjadi sumber kekacauan di masa depan. Model manajemen isu diawali dengan tindakan mengidentifikasi isu dan menganalisisnya. Kemudian menentukan strategi perubahan, menyusun program perubahan serta melakukan monitoring pelaksanaan program dan evaluasi.

Dalam perusahaan Johnson & Johnson, Lawrence G. Foster selaku wakil Presiden PR, yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan dan CEO, segera membentuk komite strategi untuk menangani kasus tersebut. Komite tersebut berupaya untuk membuat keputusan-keputusan penting, mulai dari strategi advertising, wawancara TV, dan merencanakan penjualan kembali produk “Tylenol” dengan kemasan baru yang tahan rusak.

Aktivitas PR dalam manajemen krisis terutama berkaitan dengan reassurance, meyakinkan bahwa tindakan yang benar dan cepat telah dilakukan. Hal lain yang sangat penting adalah pemberian informasi dengan mengemukan yang kebenaran dan apa adanya, serta untuk memperbaiki citra perusahaan.

Langkah-langkah PR dalam menghadapi situasi krisis adalah dengan Research, Action, Communication, dan Evaluation (R-A-C-E formula), yaitu kategorisasi perusahaan dan katagorisasi publik.

• Research yang dimaksud adalah menemukan dan mengkomunikasikan       kebenaran berupa data dan fakta.

•   Action adalah apa yang ditangani untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam manajemen krisis, action lebih penting daripada communication.

•    Communication sebagai inti dari aktivitas PR, mengkaitkan perusahaan dengan lingkungannya. Komunikasi menekankan pada waktu dan kecepatan dalam menyelesaikan masalah. Komunikasi meliputi tindakan-tindakan penentuan kelompok sasaran (target group) dan aktivitas-aktivitas PR itu sendiri.

The nature of the crisis merupakan panduan utama dalam menetapkan strategi dalam aktivitas PR. Pemahaman mengenai PR merupakan hal penting karena menjadi panduan dalam penyusunan pesan dan menentukan media yang akan digunakan.

      •   Evaluation dilakukan untuk menelaah apakah aktivitas PR telah mengubah opini negatif dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Efektivitas program komunikasi melalui PR dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti environmental monitoring, public relation audit, dan social audit. Katagorisasi perusahaan merupakan lagkah untuk mengidentifikasikan kerentanan perusahaan terhadap isu dan krisis

4.      Media cetak yang digunakan.

§  Koran : karna pemilihan media cetak ini sangat berguna untuk konsumen yang masih gemar membaca.

§  Press release : untuk meberikan berita tentang adanya produk baru dalam Johnson & Johnson.

5 KEBIJAKAN KONTROVERSIAL AHOK

Setelah resmi dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada November 2014, Basuki Tjahaja Purnama memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan. Sejumlah kebijakan sudah diambilnya selama menjadi orang nomor satu di Ibu Kota.

Meski demikian, tidak semua kebijakan yang diambilnya dapat diterima oleh masyarakat. ada lima kebijakan Ahok yang menuai kontroversi di masyarakat sepanjang tahun 2015.

1. Pelarangan sepeda motor lewat jalan protokol

Peraturan larangan sepeda motor lewat jalan protokol mulai diberlakukan akhir Desember 2014. Tujuannnya, mengurangi dampak kemacetan. Namun, sebagian masyarakat keberatan. Mereka menilai bukan sepeda motor yang menyebabkan kemacetan di Jakarta, melainkan mobil pribadi. Akan tetapi, Ahok tetap kekeuh menerapkan peraturan ini. Ia berkeyakinan, ke depannya warga Jakarta akan merasakan manfaat dari penerapan kebijakan ini. Dari sejak pertama kali berlaku sampai dengan saat ini, peraturan pelarangan sepeda motor lewat jalan protokol hanya diterapkan di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat.

Pada awalnya, peraturan ini berlaku selama 24 jam. Namun, direvisi pada April 2015 menjadi hanya dari pukul 23.00-05.00.

2. Relokasi warga Kampung Pulo

Meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah beberapa kali merelokasi warga bantaran sungai dan waduk ke rumah susun, relokasi warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur adalah relokasi yang paling menarik perhatian pada tahun 2015. Selain diwarnai bentrokan, sebagian kalangan menilai permukiman warga Kampung Pulo tidak seharusnya digusur. Sejumlah tokoh yang sempat menyuarakan penolakann, di antaranya Sejarawan JJ Rizal, Pengamat Tata Kota Marco Kusumawidjaja, dan Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi. Cara yang mereka nilai paling tepat untuk warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung itu adalah penataan. Meski demikian, Ahok menilai relokasi merupakan cara yang paling tepat. Selain telah menyiapkan rumah susun yang dinilainya laik, Ahok menyebut lahan yang selama ini ditempati warga adalah tanah negara.

3. Larangan penyembelihan hewan di sembarang tempat

Kebijakan lain dari Ahok yang sempat menuai kontroversi adalah larangan penyembelihan hewan di sembarang tempat.  Dasar hukum peraturan yang diterapkan jelang Idul Adha tahun 2015/1436 Hijriah ini adalah Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 168 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Penampungan, dan Pemotongan Hewan. Aturan itu mencantumkan pelarangan penjualan serta pemotongan hewan kurban di pinggir jalan, larangan pemotongan hewan kurban di sekolah-sekolah. Kemudian hewan-hewan yang akan dijual dan disembelih juga harus dites kesehatan terlebih dahulu.

Dalam perkembangannnya, Ahok melonggarkan aturan di poin larangan penyembelihan di sekolah. Ia akhirnya mengizinkan pemotongan hewan kurban di sekolah, dengan catatan, ada petugas dari instansi terkait yang ikut mengawasi.

4. Pembatasan lokasi unjuk rasa

Kebijakan lainnya dari Ahok yang menuai kontroversi adalah saat ia menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Peraturan ini mengatur unjuk rasa yang hanya boleh dilakukan di tiga lokasi, masing-masing di Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi DPR/MPR RI, dan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Ahok beralasan, diterbitkannya peraturan tersebut bertujuan agar kegiatan unjuk rasa tertib dan tidak merugikan warga masyatakat lainnnya yang tengah beraktivitas. Di dalam aturan itu, kata Ahok, juga diatur unjuk rasa tidak boleh sampai menutup jalan dan menutup laju bus transjakarta.  Banyak kalangan yang kemudian menolak diterapkannnya peraturan ini. Mereka menganggap peraturan ini tidak sesuai dengan semangat kebebasan mengemukakan pendapat di era reformasi. Dalam perkembangannya, peraturan tersebut kemudian direvisi. Pokok revisi difokuskan pada tidak lagi dibatasinya lokasi unjuk rasa.  Bila sebelumnya lokasi unjuk rasa hanya boleh dilakukan di tiga lokasi. Pascarevisi, tiga lokasi tersebut dinyatakan bukanlah lokasi yang wajib. Melainkan lokasi yang disediakan oleh Pemprov DKI.

5. Bongkar pasang pejabat

Kebijakan lain Ahok yang tidak kalah menuai kontroversi dan masih dilakukannya sampai saat ini adalah bongkar pasang pejabat.  Selama tahun 2015, tercatat ada banyak jabatan yang telah beberapa kali diisi oleh orang berbeda, akibat pergantian pejabatanya. Jabatan-jabatan itu diantaranya, Kepala Dinas Tata Air, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi, Kepala Dinas Kebersihan, dan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Begitu seringnya Ahok merombak pejabat telah berulang kali ditentang oleh DPRD. Mereka menganggap Ahok sudah memperlakukan pejabatnya laiknya kelinci percobaan.  Tidak hanya itu, Ahok juga dianggap menciptakan suasana kerja yang penuh tekanan. Meski demikian, Ahok tetap pada pendiriannnya. Ia mengibaratkan dirinya sebagai pelatih tim sepak bola, sementara pejabat yang diganti adalah pemain yang tidak dapat bermain dengan baik.

paradigma sosial

PARADIGMA SOSIAL

Paradigma sosial merupakan kerangka berpikir dalam masyarakat yang menjelaskan bagaimana cara pandang terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan terhadap ilmu atau teori yang ada. Paradigma ini juga menjelaskan bagaimana meneliti dan memahami suatu masalah, serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah. Secara umum, paradigma diklasifikasikan dalam 2 kelompok yaitu kuantitatif dan kualitatif. Masing-masing paradigma atau pendekatan ini mempunyai kelebihan dan juga kelemahan, sehingga untuk menentukan pendekatan atau paradigma yang akan digunakan dalam melakukan penelitian tergantung pada beberapa hal di antaranya:

1.      jika ingin melakukan suatu penelitian yang lebih rinci yang menekankan pada aspek detail yang kritis dan menggunakan cara studi kasus, maka pendekatan yang sebaiknya dipakai adalah paradigma kualitatif. Jika penelitian yang dilakukan untuk mendapat kesimpulan umum dan hasil penelitian didasarkan pada pengujian secara empiris, maka sebaiknya digunakan paradigma kuantitatif, dan

2.      jika penelitian ingin menjawab pertanyaan yang penerapannya luas dengan obyek penelitian yang banyak, maka paradigma kuantitaif yang lebih tepat, dan jika penelitian ingin menjawab pertanyaan yang mendalam dan detail khusus untuk satu obyek penelitian saja, maka pendekatan naturalis lebih baik digunakan.

Hasil pengamatan dari beberbagai sudut pandang akan memberi kontribusi yang lebih besar jika peneliti dapat menggabungkan kedua paradigma atau pendekatan tersebut. Penggabungan paradigma tersebut dikenal istilah triangulation. Penggabungan kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberi nilai tambah atau sinergi tersendiri karena pada hakikatnya kedua paradigma mempunyai keunggulan-keunggulan. Penggabungan kedua pendekatan diharapkan dapat meminimalkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dikedua paradigma.

Paradigma Politik

Ilmu politik tidak bisa lepas dari ilmu sosial yang telah lahir terlebih dahulu teori-teorinya. Meskipun kita tahu bahwa politik sudah ada sejak manusia pertama kali ada dan membentuk sebuah kelompok untuk bertahan hidup dari serangan kelompok lain, atau dari hewan dan alam. Disini kepemimpinan juga telah muncul, manajemen organisasi sudah ada, dan perpolitikan mulain berjalan.

Paradigma politik ini adalah suatu kerangka berfikir untuk mendapatkan pengertian tentang politik dan kemudian akan menyeluruh pada bagian-bagian lainnya dalam ilmu politik. Karena sebuah paradigma akan melahirkan cara, teknik, metode, strategi hingga teori pada suatu jenis ilmu.

1. Evolusi

Evolusi adalah perubahan yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Tidak ada batas pasti, namun sampai ribuahn tahun. Dalam paradigma politik evolusi, prinsip dasar yang diusung adalah bahwa politik itu perubahan yang alamiah. Sehingga dalam cara pandang ini, seorang pemimpin tidak bisa dibentuk tapi dilahirkan.

Semua proses kehidupan terjadi tidak secara tiba-tiba, namun melalui proses dialekta sewajarnya, melalui tahapan-tahapan yang seharusnya. Tuhan menciptakan duniapun tidak serta merta ‘kun fayakun’ jadi maka jadilah secara utuh, bulat, total dan dunia menjadi ada. Meskipun Tuhan bisa, namun Tuhan tidak melakukannya krena Tuhan menginginkan manusia berfikir tentang penciptaan alam semesta –yang kini mulai tercerahkan- agar bertambah keimanan mereka terhadap pencipta.

Kembali pada perubahan politik, bahwa terjadinya negara yang baik, sejahtera, aman, dan makmur itu tidak bisa serta merta. Bahwa dengan dipimpin oleh, misalkan Soekarno, indonesia semata-mata akan jaya, tidak. Semua bidang sosial politik akan melalui proses-proses tertentu sehingga mencapai titik kulminasi suatu peradapan politik, dan setelah itu akan kembali bobrok hingga suatu saat puncak kejayaan (kulminasi) akan diraih kembali.

2. Fungsionalisme – Struktural

Prinsip dasar dari paradigma ini adalah bahwa politik dipandang sebagai sebuah sistem. Sedangkan suatu sistem itu terdiri dari subsistem-subsistem yang harus berkolaborasi menjalankan fungsi masing-masing dan berkordinasi secara struktural yang baik. Jadi dalam suatu tatanan politik negara, maka kita akan menemui subsistem-subsistem yang lain yaitu sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dlsb. Dalam kepemerintahan sendiri terdiri dari subsistem-subsistem yaitu Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif. Dimana masing-masing subsistem tersebut haruslah berjalan sesuai dengan fungsinya agar tercipta sistem politik yang baik.

3. Konflik

Dalam pergulatan dunia poitik rentan terjadinya konflik. Karena politik adalah percaturan kepentingan. Prinsip dasar dari paradigma ini adalah kepentingan, sehingga yang paling penting dalam politik adalah bagaimana memenangkan pertempuran. Setiap elite akan berusaha mengunggulkan kepentingannya diatas kepentingan orang lain. Disinilah nantinya konflik kepentingan akan terjadi dan kemudian akan terbentuk kekuasaan, kekuasaan lebih lanjut akan menciptakan kepemimpinan.

Untuk memenangkan percaturan politik seseorang atau kelompok harus mempunyai modal ; finansial, sosial, komunikasi, personality dsb. Dengan modal finansial yang cukup kita mampu mengiklankan diri, membentuk kepribadian seperti apa yang kita inginkan dihadapan masyarakat. Dan interaksi sosial yang telah dijalani akan membantu dalam meraih kemenangan karena akan mendapat simpati masyarakat luas. Begitu pula cara berkomunikasi yang baik, dan keribadian yang perfect akan lebih banyak menarik dukungan.

Jika dibiarkan berlarut-larut, tentunya politik akan semakin keruh dan tidak ada bedanya dengan hewan. Maka dari itulah perlu dibentuknya rule of the game, aturan main dalam menjalankan pola perpolitikan suatu negara. Karena tanpa peraturan ataupun perundang-undangan, sebuah negara kesatuan tidak akan terbentuk.

4. Interaksional – Simbolik

Prinsip dasar dalam paradigma ini adalah bahwa politik merupakan pertukaran simbol. Berbeda dengan tiga paradigma diatas yang mementingkan substansi nyata dalam berpolitik. Di paradigma ini regulasi perpolitikan menjadi semakin tersamar, bahkan kadang sesuatu yang tidak kita sadari merupakan iklan politik. Dimana-mana orang menciptakan realitas buatan, di pamflet, baleho, selebaran, koran, radio, televisi, alat komunikasi, dan kini merambah dunia maya orang-orang ramai memasang bermacam simbol untuk kepentingan politik.

Sehingga di dunia politik tidak ada sesuatu yang monosemi (bermakna satu). Semuanya bermakna ganda (ambiguitas), bahkan bisa saja dalam satu pesan politik mengandung ribuan makna tersirat (polisemi).