Kasus johnson & johnson " tylenol"

NAMA                    : Nurul Mukhlisa

NIM                        : 44214010010

MATA KULIAH     : Produksi Media Public Relations Cetak

SOAL UTS :

1.      Sebutkan  suatu kasus yang merupakan  fenomena di bidang kehumasan!

2.      Buatlah pemetaan tentang target komunikan yang akan menjadi  target komunikasi!

3.      Susunlah strategi yang akan dilakukan untuk menjelaskan  kasus tersebut?

4.      Media cetak apa saja yang akan digunakan, seperti  apa rubrikasinya dan sebutkan alasanya memilih media cetak

JAWABAN !

1.      Study Kasus :

         Sabotase produk Johnson & Johnson “Tylenol” di Amerika Serikat, seperti krisis yang pernah dialami oleh perusahaan Johnson & Johnson pada tahun 1982, di Chicago Amerika Serikat. Dengan munculnya kasus terorisme di Amerika yaitu sabotase produk “Tylenol” yang diberi campuran racun, hingga menyebabkan sebanyak 7 (tujuh) orang tewas, dan dikhawatirkan 100 juta penduduk Amerika akan mengalami kejadian yang serupa. Keputusan penting dari bidang PR dengan sigap dan dukungan penuh dari manajemen perusahaan, adalah dengan beker jasama dengan media secara baik. Selama krisis berlangsung, setiap keputusan PR didasarkan pada prinsip tanggung jawab bisnis sosial, yang mana membuat peran PR menjadi sangat efektif. Dalam perusahaan Johnson & Johnson, Lawrence G. Foster selaku wakil Presiden PR, yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan dan CEO, segera membentuk komite strategi untuk menangani kasus tersebut. Komite tersebut berupaya untuk membuat keputusan-keputusan penting, mulai dari strategi advertising, wawancara TV, dan merencanakan penjualan kembali produk “Tylenol” dengan kemasan baru yang tahan rusak. Hasil yang didapatkan dari jejak pendapat mengenai kasus “Tylenol” tersebut menunjukkan bahwa 90 % warga Amerika tidak menyalahkan perusahaan, 79 % mengetakan akan menggunakan produk “Tylenol” kembali.

Contoh kasus diatas menggambarkan bahwa PR adalah dasar dari bisnis dan keputusan PR berhubungan erat dengan praktik bisnis yang sehat dan filosofi tanggung jawab sosial perusahaan.

2.      target komunikan yang akan menjadi  target komunikasi?

·         Manajemen selama masa krisis tetap membuka saluran

komunikasi yang intensif dengan media massa. Pada intinya pihak Johnson

& Johnson melakukan pemulihan citra dengan memanfaatkan pemberitaan media massa secara efektif.

·         Konsumen

·         saluran TV dalam berbagai kesempatan untuk menjelaskan secara gamblang dan terbuka mengenai kejadian tersebut.

3.      Strategi yang akan dilakukan.

Aktivitas PR yang sangat penting dalam manajemen isu yaitu bagaimana agar isu tidak berkembang menjadi krisis dan untuk mepertahankan citra positif perusahaan. Isu merupakan suatu percobaan atau kejadian yang mungkin akan menjadi sumber kekacauan di masa depan. Model manajemen isu diawali dengan tindakan mengidentifikasi isu dan menganalisisnya. Kemudian menentukan strategi perubahan, menyusun program perubahan serta melakukan monitoring pelaksanaan program dan evaluasi.

Dalam perusahaan Johnson & Johnson, Lawrence G. Foster selaku wakil Presiden PR, yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan dan CEO, segera membentuk komite strategi untuk menangani kasus tersebut. Komite tersebut berupaya untuk membuat keputusan-keputusan penting, mulai dari strategi advertising, wawancara TV, dan merencanakan penjualan kembali produk “Tylenol” dengan kemasan baru yang tahan rusak.

Aktivitas PR dalam manajemen krisis terutama berkaitan dengan reassurance, meyakinkan bahwa tindakan yang benar dan cepat telah dilakukan. Hal lain yang sangat penting adalah pemberian informasi dengan mengemukan yang kebenaran dan apa adanya, serta untuk memperbaiki citra perusahaan.

Langkah-langkah PR dalam menghadapi situasi krisis adalah dengan Research, Action, Communication, dan Evaluation (R-A-C-E formula), yaitu kategorisasi perusahaan dan katagorisasi publik.

• Research yang dimaksud adalah menemukan dan mengkomunikasikan       kebenaran berupa data dan fakta.

•   Action adalah apa yang ditangani untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam manajemen krisis, action lebih penting daripada communication.

•    Communication sebagai inti dari aktivitas PR, mengkaitkan perusahaan dengan lingkungannya. Komunikasi menekankan pada waktu dan kecepatan dalam menyelesaikan masalah. Komunikasi meliputi tindakan-tindakan penentuan kelompok sasaran (target group) dan aktivitas-aktivitas PR itu sendiri.

The nature of the crisis merupakan panduan utama dalam menetapkan strategi dalam aktivitas PR. Pemahaman mengenai PR merupakan hal penting karena menjadi panduan dalam penyusunan pesan dan menentukan media yang akan digunakan.

      •   Evaluation dilakukan untuk menelaah apakah aktivitas PR telah mengubah opini negatif dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Efektivitas program komunikasi melalui PR dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti environmental monitoring, public relation audit, dan social audit. Katagorisasi perusahaan merupakan lagkah untuk mengidentifikasikan kerentanan perusahaan terhadap isu dan krisis

4.      Media cetak yang digunakan.

§  Koran : karna pemilihan media cetak ini sangat berguna untuk konsumen yang masih gemar membaca.

§  Press release : untuk meberikan berita tentang adanya produk baru dalam Johnson & Johnson.

5 KEBIJAKAN KONTROVERSIAL AHOK

Setelah resmi dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada November 2014, Basuki Tjahaja Purnama memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan. Sejumlah kebijakan sudah diambilnya selama menjadi orang nomor satu di Ibu Kota.

Meski demikian, tidak semua kebijakan yang diambilnya dapat diterima oleh masyarakat. ada lima kebijakan Ahok yang menuai kontroversi di masyarakat sepanjang tahun 2015.

1. Pelarangan sepeda motor lewat jalan protokol

Peraturan larangan sepeda motor lewat jalan protokol mulai diberlakukan akhir Desember 2014. Tujuannnya, mengurangi dampak kemacetan. Namun, sebagian masyarakat keberatan. Mereka menilai bukan sepeda motor yang menyebabkan kemacetan di Jakarta, melainkan mobil pribadi. Akan tetapi, Ahok tetap kekeuh menerapkan peraturan ini. Ia berkeyakinan, ke depannya warga Jakarta akan merasakan manfaat dari penerapan kebijakan ini. Dari sejak pertama kali berlaku sampai dengan saat ini, peraturan pelarangan sepeda motor lewat jalan protokol hanya diterapkan di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat.

Pada awalnya, peraturan ini berlaku selama 24 jam. Namun, direvisi pada April 2015 menjadi hanya dari pukul 23.00-05.00.

2. Relokasi warga Kampung Pulo

Meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah beberapa kali merelokasi warga bantaran sungai dan waduk ke rumah susun, relokasi warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur adalah relokasi yang paling menarik perhatian pada tahun 2015. Selain diwarnai bentrokan, sebagian kalangan menilai permukiman warga Kampung Pulo tidak seharusnya digusur. Sejumlah tokoh yang sempat menyuarakan penolakann, di antaranya Sejarawan JJ Rizal, Pengamat Tata Kota Marco Kusumawidjaja, dan Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi. Cara yang mereka nilai paling tepat untuk warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung itu adalah penataan. Meski demikian, Ahok menilai relokasi merupakan cara yang paling tepat. Selain telah menyiapkan rumah susun yang dinilainya laik, Ahok menyebut lahan yang selama ini ditempati warga adalah tanah negara.

3. Larangan penyembelihan hewan di sembarang tempat

Kebijakan lain dari Ahok yang sempat menuai kontroversi adalah larangan penyembelihan hewan di sembarang tempat.  Dasar hukum peraturan yang diterapkan jelang Idul Adha tahun 2015/1436 Hijriah ini adalah Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 168 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Penampungan, dan Pemotongan Hewan. Aturan itu mencantumkan pelarangan penjualan serta pemotongan hewan kurban di pinggir jalan, larangan pemotongan hewan kurban di sekolah-sekolah. Kemudian hewan-hewan yang akan dijual dan disembelih juga harus dites kesehatan terlebih dahulu.

Dalam perkembangannnya, Ahok melonggarkan aturan di poin larangan penyembelihan di sekolah. Ia akhirnya mengizinkan pemotongan hewan kurban di sekolah, dengan catatan, ada petugas dari instansi terkait yang ikut mengawasi.

4. Pembatasan lokasi unjuk rasa

Kebijakan lainnya dari Ahok yang menuai kontroversi adalah saat ia menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Peraturan ini mengatur unjuk rasa yang hanya boleh dilakukan di tiga lokasi, masing-masing di Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi DPR/MPR RI, dan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Ahok beralasan, diterbitkannya peraturan tersebut bertujuan agar kegiatan unjuk rasa tertib dan tidak merugikan warga masyatakat lainnnya yang tengah beraktivitas. Di dalam aturan itu, kata Ahok, juga diatur unjuk rasa tidak boleh sampai menutup jalan dan menutup laju bus transjakarta.  Banyak kalangan yang kemudian menolak diterapkannnya peraturan ini. Mereka menganggap peraturan ini tidak sesuai dengan semangat kebebasan mengemukakan pendapat di era reformasi. Dalam perkembangannya, peraturan tersebut kemudian direvisi. Pokok revisi difokuskan pada tidak lagi dibatasinya lokasi unjuk rasa.  Bila sebelumnya lokasi unjuk rasa hanya boleh dilakukan di tiga lokasi. Pascarevisi, tiga lokasi tersebut dinyatakan bukanlah lokasi yang wajib. Melainkan lokasi yang disediakan oleh Pemprov DKI.

5. Bongkar pasang pejabat

Kebijakan lain Ahok yang tidak kalah menuai kontroversi dan masih dilakukannya sampai saat ini adalah bongkar pasang pejabat.  Selama tahun 2015, tercatat ada banyak jabatan yang telah beberapa kali diisi oleh orang berbeda, akibat pergantian pejabatanya. Jabatan-jabatan itu diantaranya, Kepala Dinas Tata Air, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi, Kepala Dinas Kebersihan, dan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Begitu seringnya Ahok merombak pejabat telah berulang kali ditentang oleh DPRD. Mereka menganggap Ahok sudah memperlakukan pejabatnya laiknya kelinci percobaan.  Tidak hanya itu, Ahok juga dianggap menciptakan suasana kerja yang penuh tekanan. Meski demikian, Ahok tetap pada pendiriannnya. Ia mengibaratkan dirinya sebagai pelatih tim sepak bola, sementara pejabat yang diganti adalah pemain yang tidak dapat bermain dengan baik.